Kendati demikian, masalah besar kembali menerpa timnas Indonesia. Hingga saat ini jabatan ketua umum PSSI masih dipegang oleh Edy Rahmayadi dan hal tersebut tercatat dalam dokumen FIFA, di sisi lain Edy juga terpilih sebagai Gubernur Sumatera Utara dan akan segera dilantik pada September ini.
Sebelumnya, saat Edy telah terpilih sebagai gubernur, sudah banyak pihak dan bahkan ada petisi yang meminta Edy segera meninggalkan jabatannya dan PSSI segera mencari pemimpin baru. Sayangnya hal tidak sesuai harapan justru disampaikan pihak PSSI melalui Kepala Hubungan Media, Gatot Widakdo. Ia mengatakan bahwa Edy akan menjabat hingga 2020 mendatang, diakhir masa jabatannya.
"Kendati telah terpilih sebagai Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi Menyampaikan, akan tetap mengemban amanat sebagai Ketua Umum PSSI menjadi masa bakti kepengurusannya berakhir pada 2020 mendatang. Edy tetap membantu dengan tetap memberi perhatiannya kepada federasi," kata Gatot akhir bulan Juli lalu seperti dikutip dari cnnindonesia.com (02/09/2018).
Namun hal tersebut ternyata bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh FIFA. Ternyata federasi sepakbola dunia tersebut melarang Ketua Organisasi Sepakbola Negara untuk merangkap jabatan dalam politik. Sesuai dengan surat FIFA untuk Federasi Timor Leste tahun 2014. Saat itu Ketua FA Timor Leste terlibat korupsi dana FIFA, dan di surat tersebut tercantum bahwa Ketua FA tiap negara dilarang memiliki dua jabatan di dunia politik, atau hukumannya organisasi tersebut di bekukan. instagram.com/asean.football (02/09/2018)
Sementara itu, Edy belum juga melepaskan posisinya sebagai ketum PSSI dan kini sudah memasuki bulan september dan pelantikannya semakin dekat. Jika ini terjadi tentu saja Timnas Indonesia tidak akan terlibat Piala AFF dan juga Piala Asia U16.
cnnindonesia.com
