Jakarta - Manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar menyebut berbagai sanksi yang diberikan Komisi Disiplin (Komdis) PSSI kepada timnya tidak mendasar dan sangat merugikan. Bahkan, ia menilai sanksi itu tergesa-gesa.
"Ini saya bilang sanksi yang tidak mendasar. Dasarnya dari mana mereka mengambil sanksi seperti ini?" ujar Umuh di Bandung, Rabu (3/10/2018).
Dia juga mempertanyakan apakah PSSI sudah melaporkan berbagai peristiwa dalam laga Persija Jakarta melawan Persib Bandung kepada FIFA atau belum. Investigasi yang dilakukan PSSI juga tak luput dari pertanyaannya.
"Ini kan tergesa-gesa, aneh kan. Ini harus ada kejelasan dulu," kata Umuh.
Harusnya, tambahnya, berbagai pihak terkait dipanggil satu per satu oleh Komdis PSSI sebelum mengambil keputusan. Dia pun menilai hukuman yang dijatuhkan kepada Persib sebagai salah satu cara untuk menghancurkan klub tersebut.
"Carilah keadilan yang benar. Jangan karena nafsu, jangan karena inginnya menghancurkan Persib, saking nafsunya untuk membubarkan Persib Bandung, sehingga diberikan sanksi seperti ini," ketusnya.
Suporter Tewas
Terkait insiden pengeroyokan berujung meninggalnya suporter Persija Jakarta, Haringga Sirila, Umuh ikut menyesalkannya. Dia bahkan mengutuk peristiwa buruk tersebut.
Tapi, hukuman yang diberikan PSSI akibat kasus itu harus dipandang secara jernih. Sebab, peristiwa yang terjadi adalah di luar Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Sehingga itu bukan kewenangan panitia pelaksana pertandingan dan manajemen Persib.
"Saya tidak akan menolong dan membela pelaku (pengeroyokan), saya juga mengutuk. Itu sangat tidak baik sampai menghilangkan nyawa. Tapi, kita juga harus tahu, itu kan di luar, di ring tiga, itu bukan ranah panpel, bukan ranah Persib," ujar Umuh.
Sanksi Berat
Persib disanksi Komdis PSSI akibat beberapa kejadian saat laga melawan Persija dalam lanjutan Liga 1 2018 pada 23 September lalu. Salah satunya, Persib harus bermain laga kandang di luar Pulau Jawa dan tidak boleh disaksikan suporternya hingga akhir musim kompetisi 2018.
Sanksi tanpa penonton juga berlaku di kompetisi musim depan hingga separuh musim pertama. Panitia pelaksana Persib juga tak lepas dari hukuman. Mereka disanksi tidak boleh aktif dalam kegiatan penyelenggaraan sepak bola selama dua tahun.
Selain itu, ada sanksi kepada pemain Persib yang dinilai di luar batas. Beberapa di antaranya disanksi larangan bermain dua hingga lima kali, yaitu Bojan Malisic, Ezechiel Ndouassel, dan Jonathan Bauman.
Umuh pun heran dengan sanksi kepada para pemainnya. Padahal, di lapangan ada wasit yang jadi pengadil saat pertandingan. Tapi, tidak ada pelanggaran di mata wasit yang berujung kartu merah.
"Kalau benar seperti itu (melakukan pelanggaran berat) langsung kartu merah (seharusnya oleh wasit). Di situ juga ada wasit cadangan, hakim garis, kok kenapa tidak langsung dikartu merah di lapangan. Ini rekayasa," umpatnya.
Sementara terkait banding yang akan diajukan atas berbagai sanksi tersebut, menurutnya sedang dalam proses. Jika tidak ada kendala, maksimal hari ini sudah dikirim kepada Komdis PSSI.
Sumber dari bola.com,liputan6.com
The Attorney General regulates charities and the professional fundraisers
who solicit on their behalf. The purpose of this oversight is to protect
charitable assets for their intended use and ensure that the charitable
donations contributed by Californians are not misapplied and squandered through
fraud or other means. The main elements of the Attorney General´s regulatory
program are:
The attorneys and auditors of the Charitable Trusts Section investigate and
bring legal actions against charities and fundraising professionals that misuse
charitable assets or engage in fraudulent fundraising practices. If you have a
complaint about a charity or fundraising professional, please use our complaint
form, pdf.
The Registry of Charitable Trusts administers the statutory registration
program. All charitable trustees and fundraising professionals are required to
register and file annual financial disclosure reports with the Registry. In
addition, nonprofit organizations that conduct raffles for charitable purposes
are required to register and file an annual financial report.
The Attorney General also offers guidance to help Californians make important
personal decisions on charitable giving. These resources include the Guide to
Charitable Giving for Donors, pdf and searchable databases to learn about
specific charities and charitable fundraising professionals in the state.
Guide for Charities
The Attorney General's Guide for Charities has been revised and there is a
live webinar discussing the Guide. The video and additional resources are
available on the Guide for Charities page. The video is also available on the
California Department of Justice's YouTube Channel. Please also review other
Registry Publications and Resources.
Charity Research Resources
The Registry Verification Search tool allows a registrant's public filings
to be viewed and downloaded from the Registry database. These public filings
include a copy of the federal annual informational return (IRS Forms 990,
990-PF, and 990-EZ) initial and renewal registration forms and data (e.g. Forms
CT-1, RRF-1), other documents that organizations are required to file with this
office, and incoming and outgoing Registry correspondence. For help using and
interpreting the results from our search tool, please review Registry
Verification Search tool - Tips for use and definition of the codes.
This tool, along with the resources posted on the Resources page, allows
donors to become informed about a charity before making a decision to give. In
the Guide to Charitable Giving for Donors, pdf, you will find giving tips and,
on pages 9-14, a guide to reviewing the Form 990. If you have any questions regarding
Registry filings, Contact the Registrar.
Notice to Attorney General in Probate Matters
The Attorney General's Office must be given notice of any matter involving
a gift to charity, assets held in charitable trust, disposition or gifts of
assets to an unnamed charitable beneficiary or property that may escheat to the
State of California. For a summary of statutes that require notice to the
Attorney General, please refer to the Notice Requirements.
